Buang Sampah di Makam, Fatullah Didenda Rp 150 Ribu

Sebanyak 20 warga di wilayah Jakarta Selatan harus mengikuti sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Jumat (27/2). Mereka disidang yustisi karena tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Selain itu, ada juga 41 pedagang kaki lima (PKL) yang tertangkap karena berjualan di fasilitas umum.

" Iya jam 8 malam kemarin, saya buang sampah dan langsung ketangkap Satpol PP"

Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan, Sugiarso, mengatakan, warga yang diajukan ke PN Jakarta Selatan merupakan para pelanggar Perda No 8/2007 tentang Ketertiban Umum. Selain itu untuk para pembuang sampah melanggar Perda No 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Mereka sudah terbukti bersalah. Operasi tangkap tangan cukup efetif sampai saat ini, karena mereka tidak bisa mengelak lagi," ujarnya.

Namun dari 61 perkara, hanya 41 yang divonis oleh Hakim Efriyadi Sunindyo. "Ada 41 perkara yang divonis hari ini. Rinciannya, 33 PKL dan 8 warga yang membuang sampah sembarangan," katanya.

Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Sulistiarto, menegaskan vonis yang diberikan hakim hanya untuk membuat jera para pelaku dan sekaligus sebagai peringatan bahwa pemerintah sudah tegas menegakkan aturan.

"Memang kalau PKL hanya didenda Rp 101 ribu dan warga buang sampah sembarangan didenda Rp 151 ribu. Dengan diajukan sebagai terdakwa tipiring, mereka akan jera," tegasnya.

Dari sidang tipiring kali ini denda yang terkumpul sebanyak Rp 4.440.000. "Sisanya yang belum menjalani sidang akan verstek. Dan kita akan terus melakukan operasi agar tidak ada lagi PKL yang mengokupasi fasilitas umum serta warga yang buang sampah sembarangan," tandasnya.

Fatullah (23), warga RT 12/10 Kebayoran Lama Selatan mengaku bersalah telah membuang sampah di depan makam di Jl Bungur, Kebayoran Lama.

"Iya jam 8 malam kemarin, saya buang sampah dan langsung ketangkap Satpol PP. Padahal kan juga banyak warga yang buang sampah malam hari," ungkap pria yang mengaku membuang sekantong sampah kertas ini.(bjc)

Read more »

Penunggak PBB Akan Ditindak Tegas

Untuk mendongkrak penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkot Administrasi Jakarta Selatan akan langsung melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak (WP) yang masih membandel.

"Jadi wajar tahun ini ada kenaikkan target penerimaan PBB, dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,5 triliun "

"Apabila wajib pajak belum juga membayar PBB hingga batas akhir pada 28 Agustus mendatang, langsung diproses untuk peringatan dan pemasangan plang sehingga waktunya lebih panjang," tegas Syamsuddin Noor, Walikota Jakarta Selatan, Kamis (26/2).

Syamsuddin menuturkan, ada peningkatan target penerimaan PBB tahun ini. Hal ini seiring dengan meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tercatat NJOP di wilayah ini paling mahal mencapai Rp 200 juta per meter persegi.

"Jadi wajar tahun ini ada kenaikkan target penerimaan PBB, dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,5 triliun," ujar Syamsuddin.

Dikatakan Syamsuddin, tahun lalu penerimaan PBB hanya mencapai 82 persen dari target yang dipatok. Namun pihaknya baru memberikan peringatan terhadap WP pada bulan November-Desember dengan pemasangan plang penunggak pajak.

Pemasangan plang, menurut Syamsuddin, sangat efektif untuk mendorong WP segera menyelesaikan kewajibannya. Mayoritas WP yang diberikan peringatan akan langsung melunasi pembayaran PBB.
"Tahun lalu beberapa hari setelah kami berikan peringatan, mereka langsung membayar hingga terkumpul ratusan miliar rupiah," tukas Syamsuddin.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Djuli Zulkarnaen mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pendataan sambil distribusi SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak.

"Akan dilakukan pendataan di lapangan untuk melihat kebenaran antara tagihan pajak dengan objek pajak aslinya. Jadi kalau tiba-tiba ada penambahan, langsung diubah," jelas Djuli.

Meski begitu, lanjut Djuli, untuk pendataan tersebut diutamakan bagi wajib pajak yang memiliki NJOP lebih dari Rp 10 miliar.

"Diutamakan objek pajak kena 0,3 persen yang ditangangi langsung oleh Sudin Pajak. Karena jika ada lolos sedikit saja efeknya lumayan," terang Djuli.(bjc)

Read more »

39 Lapak dan Kios PKL di UKI Dibongkar

" Kami sudah berikan surat peringatan namun tak pernah direspon. Makanya hari ini seluruhnya kita bongkar paksa"

Sebanyak 39 lapak dan kios pedagang kaki lima (PKL) di Taman Cawang UKI Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur dibongkar puluhan petugas Satpol PP, Rabu (4/3). Pasalnya, keberadaan lapak pedagang tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum karena berada di bahu jalan dan terowongan UKI. Selain memicu terjadinya kemacetan lalu lintas, juga membuat lingkungan menjadi kumuh.

Camat Makasar, Ary Sonjaya mengatakan, penertiban dilakukan karena keberadaan lapak dan kios PKL tersebut melanggar Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sebelum dilakukan penertiban, kata Ary, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan kepada puluhan pedagang di kawasan itu. Namun surat peringatan pertama hingga ketiga yang dilayangkan tidak dihiraukan sehingga akhirnya ditertibkan hari ini.

“Kami sudah berikan surat peringatan namun tak pernah direspon. Makanya hari ini seluruhnya kita bongkar paksa. Nantinya, lahan akan dikembalikan fungsinya sebagai jalan alternatif. Ini termasuk untuk mengurai kemacaetan arus lalu lintas yang kerap terjadi di Jalan Mayjen Sutoyo, yang disebabkan banyaknya PKL tersebut,” ujar Ary Sonjaya.

Untuk mencegah pedagang kembali berjualan di lokasi tersebut, pihaknya menyiagakan 10 petugas patroli. "Sebanyak 10 petugas akan melakukan patroli rutin. Jika masih ada PKL yang nekat berjualan, akan langsung diusir," ungkapnya.(bjc)

Read more »

Rp 800 Juta untuk Rehab Gedung Karang Taruna

Sebanyak empat gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) di Jakarta Timur akan direhab pada tahun ini. Pasalnya, kondisinya keempat gedung tersebut sudah sangat memprihatinkan. Bahkan dua diantaranya sudah ambruk sejak setahun lalu.

" Ada empat Gedung SKKT yang akan direhab. Namun karena keterbatasan anggaran, setiap gedung hanya mendapat anggaran sebesar Rp 200 juta"

Empat gedung SKKT yang akan direhab yaitu gedung SKKT Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang Melayu, SKKT Kelurahan Penggilingan, dan Kelapa Dua Wetan.

"Ada empat Gedung SKKT yang akan direhab. Namun karena keterbatasan anggaran, setiap gedung hanya mendapat anggaran sebesar Rp 200 juta," ujar Masyudi, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, Rabu (4/3).

Untuk gedung SKKT Kelurahan Penggilingan, kata Masyudi, saat ini sudah tidak dioperasikan lagi karena kondisinya rawan ambruk. Pihaknya memang meminta agar gedung dikosongkan dan segala kegiatan karang taruna dialihkan di kantor kelurahan setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

Sementara untuk gedung SKKT Pisangan Timur, pekan depan akan dilakukan kerja bakti massal untuk membersihkan puing-puing sisa reruntuhan.

Read more »

3 Kantor Kelurahan dan Kecamatan di Jaktim Akan Direhab

Untuk meingkatkan pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pegawai maupun pengunjung, Pemkot Administrasi Jakarta Timur akan melanjutkan rehab kantor Kecamatan Ciracas, Makasar dan Matraman. Selain tiga kantor kecamatan, rehab total juga akan dilakukan untuk kantor Kelurahan Pisangan Baru, Malaka Jaya, dan Pinang Ranti.

" Kita ajukan anggaran Rp 18 miliar untuk rehab 3 kantor kelurahan dan 3 kantor kecamatan. "

Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana mengatakan, untuk rehab tiga kantor kecamatan dan tiga kantor kelurahan tadi, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 18 miliar di APBD 2015. Ia berharap, APBD 2015 dapat cair sehingga pelaksanaan rehab dapat segera dilakukan.

"Kami ajukan anggaran Rp 18 miliar untuk rehab tiga kantor kelurahan dan tiga kantor kecamatan untuk tahun 2015. Karena gedungnya sudah harus direhab. Namun, untuk dua kantor kecamatan yakni Ciracas dan Makasar merupakan lanjutan rehab total," ujar Bambang Musyawardhana, Rabu (4/3).

Pihaknya, kata Bambang, tak mau ikut campur dalam polemik adanya dugaan dana siluman dalam APBD DKI 2015. Semua persoalan diserahkan pada gubernur sebagai penanggung jawab pemerintahan.

"Untuk Jakarta Timur, tahun 2015 hanya tiga kantor kelurahan dan tiga kantor kecamatan yang direhab," tandasnya.

Read more »

Veronica Resmikan Pembangunan Ruang Publik Terpadu di Cililitan

Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Veronica Basuki Tjahaja Purnama meresmikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RT 10/16 Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (3/2).

" Kami targetkan dalam tiga tahun ini akan ada 300 RPTRA di Jakarta, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Jakarta"

"Kami targetkan dalam tiga tahun ini akan ada 300 RPTRA di Jakarta, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Jakarta," ujar Veronica usai acara peletakan batu pertama pembangunan RPTRA di Clilitan, Kramatjati, Selasa (3/2).

Dirinya optimistis pembangunan 300 RPTRA di Jakarta akan terealisasi tepat waktu. Terlebih, lahan yang dibangun untuk RPTRA merupakan lahan milik Pemprov DKI dan dibangun melibatkan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Pembangunan RPTRA di Cililitan diperkirakan akan memakan waktu selama satu bulan sehingga ditargetkan rampung pada April mendatang.

Muchsin Muchtar, perwakilan PT Pembangunan Jaya mengatakan, RPTRA di Cililitan ini dibangun di atas lahan 3.800 meter persegi. Nantinya, di RPTRA ini terdapat sejumlah fasilitas seperti, lapangan futsal, taman, areal bermain anak, jogging track dan lain-lain.

"Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ini dibangun sesuai keinginan warga setempat," katanya.(bjc)

Read more »

Antisipasi Tawuran, Camat & Lurah Wajib Piket

Untuk meredam maraknya tawuran warga, seluruh camat dan lurah di Jakarta Timur diwajibkan melakukan piket hingga dini hari, terutama pada Sabtu malam.

"Setiap Sabtu malam, lurah dan camat wajib apel dini hari di wilayahnya masing-masing, mulai pukul 01.00 hingga 06.00. Mereka wajib melakukan patroli dan pengamanan wilayah. Jangan sampai ada lagi tawuran warga," kata Bambang Musyawardhana, Walikota Jakarta Timur, Selasa (3/3).

Bambang menegaskan, selain berpatroli, diharapkan camat lurah aktif untuk mengimbau warga agar mempererat tali persaudaraan serta menjauhi sikap permusuhan. "Kalau masih ada tawuran warga, saya akan kenai sanksi. Mulai dari teguran lisan, tertulis hingga dicopot dari jabatannya," tegas Bambang.

Dikatakan Bambang, setidaknya terdapat enam wilayah kelurahan yang rawan tawuran. Keenam kelurahan itu adalah, Kampung Pulo (Kampung Melayu), Penggilingan, Setu, Lubang Buaya, Pondok Kopi, dan Klender.

"Dua kelurahan yang membutuhkan perhatian serius yakni Kelurahan Penggilingan dan Setu," ujar Bambang.

Di sisi lain, untuk menangani aksi twuran ini, lanjut Bambang, pihaknya selalu melibatkan aparat TNI dan Polri. "Kalau terbukti bersalah, ya diproses sesuai hukum," tukasnya.(bjc)

Read more »